DARITADI.COM METRO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro menggelar kegiatan Grebek Pasar Sensus Ekonomi (SE) 2026 secara serentak di tiga lokasi strategis, yakni Pasar Sumur Bandung, Pasar Cendrawasih, dan sepanjang Jalan Imam Bonjol, Kamis, guna memastikan seluruh pelaku usaha tercakup dalam pendataan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kota Metro, Arum Purbowati, SST., M.M., dengan melibatkan seluruh Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Petugas Pencacah Lapangan (PPL) SE2026 yang bertugas di wilayah tersebut.
Para petugas menyisir area pasar, pertokoan, hingga pusat kegiatan ekonomi untuk mendata usaha yang belum tercatat sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Metro Angraini, S.IP., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Metro Ardah, S.E., M.AP., serta perwakilan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus.
Selain petugas lapangan, sebagian besar pegawai BPS Kota Metro juga turun langsung mendampingi proses pendataan sebagai wujud komitmen menghasilkan data usaha yang lengkap, akurat, dan berkualitas.
Selama pelaksanaan, petugas mendatangi kios, toko, pedagang kaki lima, hingga pelaku usaha jasa. Mayoritas pelaku usaha menyambut baik kegiatan tersebut dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pendataan.
Guna menjaga kelancaran kegiatan, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas turut melakukan pengamanan di seluruh lokasi Grebek Pasar sehingga proses pendataan dapat berlangsung tertib dan aman.
Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati mengatakan Grebek Pasar menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dalam Sensus Ekonomi 2026.
“Data yang lengkap dimulai dari partisipasi seluruh pelaku usaha. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi pembangunan ekonomi Kota Metro yang lebih maju,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, BPS Kota Metro berharap data yang terkumpul dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. (Adm 02)
