Daritadi.Com Metro – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis data.
Kepala BPS Kota Metro, Arum Purbowati, menjelaskan bahwa SE2026 bukan sekadar pendataan rutin setiap sepuluh tahun, melainkan fondasi utama untuk memahami kondisi perekonomian secara utuh dan terstruktur.
Sensus ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, kehutanan, perikanan, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga, dari unit usaha mikro hingga besar.
Menurut Arum, data yang diperoleh dari SE2026 akan memberikan gambaran komprehensif tentang struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, yang menjadi faktor penting dalam transformasi ekonomi global.
“Data ini akan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan nasional dan daerah berbasis bukti, mendukung kebijakan penguatan UMKM dan sektor riil, serta menjadi acuan dalam penetapan kebijakan fiskal dan investasi,” ujarnya, Jum’at 13/2/2026.
SE2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1–31 Mei 2026 untuk pendataan mandiri (CAWI), dilanjutkan dengan pendataan lapangan oleh petugas pada 16 Mei–31 Juli, serta tahap pembersihan dan penyisiran data pada 1–15 Agustus 2026.
Pelaksanaan sensus menggunakan metode terintegrasi: CAWI untuk usaha besar yang responsif, CAPI untuk wawancara langsung door-to-door, dan PAPI sebagai dukungan lapangan bagi unit usaha yang belum merespons.
Dalam persiapannya, BPS Kota Metro mengidentifikasi sejumlah tantangan, termasuk data perusahaan yang belum lengkap, adanya usaha mikro yang belum terdaftar formal, rendahnya partisipasi pelaku usaha, mobilitas unit usaha tinggi, kesiapan SDM dan infrastruktur TI, serta kendala geografis dan konsentrasi usaha di wilayah tertentu.
Arum menekankan bahwa identifikasi tantangan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas dan kelancaran pelaksanaan sensus, yang membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan milik bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan harus dijalankan secara kolaboratif demi keberhasilan dan kualitas data yang optimal.
Dengan tersedianya data yang akurat dan mutakhir, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih tajam, terukur, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan SE2026 sangat memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.(Rls/tim)
