Pemerintah Kota Metro Gandeng BSSN, Perkuat Keamanan Siber dan Sertifikat Elektronik
DEPOK – Pemerintah Kota Metro memperkuat upaya transformasi digital dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan sertifikat elektronik dan peningkatan keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penandatanganan dilakukan di Aula BSSN, Depok, Jawa Barat, Rabu, 8 Juli 2026, bersama 20 pemerintah daerah dan instansi lainnya.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan layanan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pelayanan publik berbasis digital yang lebih cepat, aman, efisien, dan dapat dipercaya.
Agenda penandatanganan juga diisi dengan diskusi panel bertema “Dari Regulasi ke Implementasi: Pemanfaatan Layanan BSSN untuk Memperkuat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah.” Diskusi membahas berbagai strategi penerapan keamanan siber untuk mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, mengatakan pemanfaatan sertifikat elektronik bukan hanya memenuhi ketentuan regulasi, melainkan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.
“Pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, aman, transparan, dan akuntabel,” ujar Bambang.
Menurut dia, penerapan sertifikat elektronik akan menjamin keabsahan dokumen digital, mempercepat proses administrasi pemerintahan, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap data dan informasi pemerintah.
“Melalui penerapan sertifikat elektronik, keabsahan dokumen digital dapat terjamin, proses pelayanan publik menjadi lebih cepat, dan keamanan informasi pemerintah semakin terlindungi. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Metro dalam mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Bambang menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ia berharap sinergi dengan BSSN terus diperkuat sehingga implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Metro semakin optimal dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Utama BSSN, Soetedjo Joewono, mengatakan pemanfaatan layanan BSrE terus berkembang dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Transformasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber. Melalui layanan sertifikat elektronik dan berbagai layanan BSSN lainnya, kami berharap pemerintah daerah mampu membangun ekosistem pemerintahan digital yang aman, andal, serta memberikan perlindungan terhadap data dan informasi strategis negara maupun masyarakat,” ujarnya.
Menurut Soetedjo, kolaborasi antara BSSN dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat transformasi digital dengan mengedepankan keamanan sistem informasi, pemanfaatan sertifikat elektronik sesuai standar nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, aman, dan terpercaya.(Adm 02)