Daritadi.com Lampung Timur – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi, mewakili Bupati Lampung Timur menghadiri kegiatan Marketing Gathering dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin, 15 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Rustam didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Dany Samantha serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Timur Ariesta.
Forum itu menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, serta memperluas kerja sama lintas sektor yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Selain menjadi ajang berbagi informasi dan pengalaman, kegiatan tersebut juga menghadirkan forum konsultasi publik yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan berbagai pihak. Melalui forum itu, berbagai masukan dan aspirasi dihimpun sebagai bahan dalam penyusunan program serta kebijakan pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan MoU dan PKS sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi dan mempercepat pelaksanaan sejumlah program strategis yang mendukung pembangunan daerah.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut dia, kolaborasi yang dibangun melalui forum konsultasi publik dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam menghadirkan inovasi serta solusi bagi percepatan pembangunan daerah.
“Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan yang berkelanjutan,” kata Rustam.
Melalui keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, memperluas jejaring kemitraan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Adv)
